Kendari, Infosultra.id-Kementerian Perindustrian menggelar pelatihan dan pembinaan bagi ratusan fungsional penyuluh Perindustrian dan Perdagangan (PFPP) Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang berasal dari berbagai provinsi di Indonesia. Pelatihan dipusatkan di Kota Kendari, Ibukota Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Senin (27/8/2018).
Pelatihan ini merupakan bagian dari cita-cita dalam pemerintahan Presiden RI Jokowi, yang menitikberatkan pada pembangunan infrastruktur terutama berkaitan dengan peningkatan SDM di sektor IKM. Mengutip pernyataan dari Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto, Kemenperin saat ini getol mempersiapkan peningkatan kompetensi SDM demi menyongsong industri 4.0 (generasi ke-empat) yang mencakup berbagai teknologi atau saling terhubung secara digital. Untuk mewujudkan hal itu, maka dibutuhkan pembinaan industri yang memiliki pengetahuan dan kemampuan yang mumpuni untuk membimbing IKM.
Dalam pelatihan ini, Kemenperin melatih 200 peserta yang akan mengikuti sejumlah bimbingan yaitu PFPP, Fasilitator Manajemen Mutu, zard Analysis Critical Control Point (HACCP), HKI dan e-Smart Dekonsentrasi IKM. 200 peserta masing-masing mengikuti pelatihan sesuai spesifikasi pelatihan. 31 peserta mengikuti pelatihan tingkat dasar PFPP, 30 peserta lainnya mengikuti pelatihan Fasilitator Manajemen Mutu, 24 peserta mengikuti pelatihan HACCP, 26 mengikuti pelatihan HKI Tingkat pemula, serta workshop e-Smart Dekonsentrasi IKM Sulawesi Tenggara yang melibatkan 80 peserta.
“Selain PFPP dengan pengetahuan dasar proses produksi industri, ada PFPP yang juga menjadi Fasilitator HKI. Adapun jumlah pembina industri yang telah dilatih sebagai Fasilitator HKI sebanyak 1015 orang, yang tersebar di Dinas Perindag Propinsi/ Kabupaten/ Kota di Indonesia, Balai Besar, Baristand dan Sekolah di bawah Kementerian Perindustrian. Jumlah Fasilitator HKI IKM ini tentunya belum sebanding dengan populasi industri kecil dan menengah yang tersebar di seluruh Indonesia,” jelas Direktur Jenderal IKM Gati Wibawaningsih, usai membuka pelatihan yang digelar di Hotel Grand Clarion Kendari.
Fasilitator HKI juga diharapkan mampu menjadi mitra kerja aktif Klinik Konsultasi HKI-IKM Kementerian Perindustrian dalam memberikan konsultasi dan fasilitasi pendaftaran Hak Cipta, Paten, Desain Industri dan Merek bagi IKM.
Gati berharap, dengan pelatihan ini, para PFPP dapat memperoleh pengetahuan, informasi dan berbagi pengalaman sebagai bekal dan bimbingan yang dapat ditularkan kepada IKM di daerahnya masing-masing.
“Selain itu juga melalui Klinik Konsultasi HKI pada Ditjen IKM, kami harapkan Tenaga Fasilitator HKI yang telah terlatih dapat membangun hubungan kerjasama dalam perlindungan dan pendaftaran HKI yang tersebar di daerah,” tambahnya.
Diketahui, Hingga bulan Agustus 2018, Klinik HKI-IKM telah memfasilitasi pendaftaran HKI sebanyak 3563 Merek, 1224 Hak Cipta, 16 Paten, dan 69 Desain produk industri.
Program Prioritas Nasional IKM untuk “Making Indonesia 4.0”
Dalam 10 program prioritas nasional untuk Making Indonesia 4.0, pada point ke 4, Kemenperin memfokuskan pemberdayaan UMKM yang didalamnya termasuk Industri Kecil dan Menengah (IKM). Untuk itu, Kemenperin menggagas program Pengembangan Platform e-Commerce Nasional bertajuk e-Smart IKM, yang merupakan suatu upaya pemerintah untuk membangun sistem database industri kecil menengah yang sekaligus diintegrasikan dengan marketplace besar yang sudah ada di Indonesia.
Workshop e-Smart Dekonsentrasi IKM Sulawesi Tenggara yang menjadi rangkaian pelatihan ini menjaring peserta sebanyak 80 IKM dari komoditi Pangan, Sandang, Furnitur dan Aneka .
“Kami mengapresiasi adanya 80 IKM dari Sulawesi Tenggara yang bersedia meluangkan waktunya untuk mengikuti workshop e-smart IKM selama 2 hari mendatang. Semoga para pelaku IKM di Sulawesi Tenggara dapat mengoptimalkan pemasaran online dan mempertahankan keberlangsungan akunnya di marketplace untuk memperluas akses pasar bahkan sampai ke tingkat global, sudah saat nya IKM naik kelas dan mengembangankan pasarnya,” ungkap Gati.
Dengan program ini, lanjut Gati, IKM diharapkan peserta mampu membuka akses pasar dan mengelola dengan baik pemasaran online-nya sehingga terus berlanjut. Program ini juga diharapkan tidak hanya berhenti setelah mengikuti workshop, melainkan terus dikembangkan hingga tujuan e-Smart tercapai. Untuk itu, Kementerian Perindustrian akan terus memonitor dan mengevaluasi serta menyiapkan program pendampingan bagi IKM.
Adapun fasilitas pendampingan yang diperoleh para peserta workshop e-Smart IKM ini yakni bantuan desain produk dan kemasan, bantuan mesin atau peralatan restrukturisasi serta bantuan HKI. Selain itu, para IKM di setiap daerah juga dapat memanfaatkan peran Fungsional Penyuluh lndustri untuk pengembangan IKMnya.
Hingga kini, program e-Smart IKM telah dilaksanakan di 22 Provinsi dengan melibatkan 5 lembaga (Bank Indonesia, BNI, Google, iDeA dan Kementerian Kominfo), Pemerintah Provinsi, Kota serta Kabupaten. Program e-Smart IKM juga telah bekerjasama dengan marketplace Bukalapak, Tokopedia, Shopee, BliBli, Blanja.com, dan Ralali, serta Gojek Indonesia.
Saat ini terdapat 9 komoditas yang masuk ke dalam skema e-Smart IKM, yakni makanan dan minuman, logam, perhiasan, herbal, kosmetik, fashion, kerajinan, furnitur, dan industri kreatif lainnya. Hingga bulan Agustus 2018, tercatat sebanyak 3450 IKM telah mengikuti workshop e-Smart IKM dengan total nilai penjualan sebesar Rp1,3 Milyar. (L2)
Discussion about this post