Kendari, Infosultra.id-Pasca pengajauan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Gubernur Sultra 2018 beberapa waktu lalu, tim advokat Rusda Mahmud-Sjafei Kahar kini tengah melanjutkan perampungan bukti untuk diajukan ke pihak Mahkamah Konstitusi (MK), 17 Juli mendatang.
Meski publik riuh menanggapi hal itu, Waode Nurhayati selaku ketua tim pemenangan Rusda-Sjafei, kepada infosultra.id, Minggu (15/7/2018), menyatakan pihaknya tidak lantas merasa terganggu. Mantan anggota DPR RI itu menilai bahwa gugatan tersebut lumrah terjadi dalam pesta demokrasi.
“Tidak usah ditanggapi agresif. Ini biasa terjadi dalam demokrasi kita. Sederhananya, dulu kan pak Alimazi pernah mengalami kekalahan dan menggugat juga. Jadi prinsip kami, kami fokus di MK. Silahkan yang lain juga fokus. Mari kita saling menghormati prinsip dalam demokrasi ini,” tegas WON.
Sementara itu, terkait selisih 0,5 hingga 2 persen suara yang menjadi syarat pengajuan gugatan sengketa pilkada di MK, pendamping hukum Rusda-Sjafei, Andre Darmawan, menilai bahwa hal itu tidak akan menghentikan pihaknya untuk melanjutkan upaya hukum. Mengingat gugatan selisih Pilkada yang melebihi syarat formil ambang batas tersebut menurutnya juga pernah dikabulkan oleh MK Tahun 2017 silam.
“Tahun 2017 ada beberapa daerah yang dikabulkan MK walaupun melebihi ambang batas, yaitu Kabupaten Yapen dan Tolikara. Jadi upaya hukum tetap kami lakukan, dengan merampungkan bukti-bukti tambahan dan perbaikan-perbaikan untuk dimasukan tanggal 17 juli dan rencana sidang pertama tanggal 26 juli,” ungkap Andre.
Seperti diketahui, KPU Sultra melalui rapat pleno beberapa waktu lalu telah memutuskan suara terbanyak diperoleh Paslon Gubernur-Wakil Gubernur Sultra nomor urut 1 Ali Mazi-Lukman Abunawas, dengan total suara sebanyak 495.880, menyusul Paslon Gubernur-Wakil Gubernur Sultra nomor urut 3, Rusda Mahmud-Sjafei dengan jumlah suara 358.537, Paslon Gubernur-Wakil Gubernur Sultra nomor urut 2, Asrun – Hugua, berada di posisi terakhir dengan perolehan 280.762 suara.
Pleno hasil perolehan suara itu ditetapkan setelah dilakukan proses Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 43 TPS yang tersebar di Sultra. Diketahui, PSU dilakukan karena banyaknya laporan pelanggaran pada saat hari pemungutan suara.
Permohonan perselisihan hasil Pilgub Sultra di MK sendiri telah diajukan oleh tim pemenangan Rusda Mahmud-Sjafei Kahar berdasarkan akta pengajuan permohonan pemohon nomor 54/1/PAN.MK2018. (L2)
Discussion about this post