Kendari, Infosultra.id–Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sultra, berkomitmen untuk terus memperkuat sinergitas lintas sektoral, sebagai salah satu solusi keberhasilan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK). Sinergitas dan komitmen tersebut, dituangkan dalam rapat kerja daerah (rakerda) program KKBPK, yang dirangkaikan dengan penandatanganan perjanjian kerjasama dengan para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) 17 Kabupaten/Kota se-Sultra, di Kendari, Kamis (21/3/2019).
Plt Kepala BKKBN Sultra, Mustakim, mengatakan, rakerda kali ini juga sekaligus menjadi bahan evaluasi sejumlah program KKBPK di Sultra, yakni pencapaian peserta KB baru dan peserta KB aktif, kegiatan Pusat Informasi dan Konseling Remaja dan Mahasiswa (PIK-RM), keaktifan kelompok Bina Keluarga Balita (BKB), dan Bina Keluarga Remaja (BKR), keaktifan orangtua yang memiliki balita dalam kelompok Bina Kel BKB, keaktifan keluarga yang memiliki anak remaja dalam kelompok BKR, serta program kampung KB.
“Capaian program kependudukan KB dan pembangunan keluarga di Sultra, secara umum sudah berjalan dengan baik berkat dukungan pemerintah Provinsi, pemerintah daerah Kabupaten dan Kota, mitra terkait yakni TNI, PKK, IBI, dan pihak pendukung lainnya, yang ditunjukkan dengan penurunan angka kelahiran total secara signifikan sejak tahun 2012, sebesar 2,0 persen diatas TFR nasional,” ungkap Mustakim, dihadapan 170 peserta rakerda.
Meski penurunan TFR telah tercapai, pihaknya merasa masih harus terus bekerja keras menggenjot keberhasilan program lainnya, termasuk program kampung KB.
“Lagi-lagi, program Kampung KB diperlukan keterpaduan program dari lintas sektoral yang ada di daerah untuk mempercepat pengentasan kemiskinan, peningkatan perekonomian keluarga, keberhasilan sektor pendidikan, kesehatan, dan keterampilan wirausaha,” terangnya.
Hal senada juga ditekankan oleh Wakil Gubernur Sultra, Lukman Abunawas, saat membuka agenda rakerda tersebut. Menurutnya, kependudukan pada seluruh dimensinya harus menjadi titik sentral pembangunan, terutama di era revolusi industri 4.0 saat ini, yang ditandai dengan kehadiran internet sejak tahun 90-an, diciptakannya mesin dan robot sebagai pengganti tenaga manusia, serta bertebarannya informasi berbasis digital yang semakin mudah diakses saat ini.
Karena itu, Lukman berharap agar dengan sinergitas antarpihak terkait, seluruh program KKBPK yang berada djtengah-tengah tantangan revolusi industri 4.0 saat ini, dapat tercapai sesuai amanah Undang-undang nomor 23 tahun 2014, tentang pemerintahan daerah.
“Persoalan pengendalian penduduk bukan hanya bekaitan dengan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berkaitan erat dalam menyongsong era revolusi industri 4.0. Di era ini sangat dimungkinkan peran manusia sedikit tergeser oleh peran mesin dan robot. Karena itu, program kependudukan sebagai titik sentral kemajuan pembangunan harus terus dimaksimalkan dengan sinergitas antarlembaga, OPD, dan masyarakat itu sendiri, “pungkasnya.
Penulis: Yaya
Editor: Ernilam
Discussion about this post