Rusda Mahmud Tegaskan Langkah Solutif Dari Aspirasi Masyarakat Sultra

Kendari, Infosultra.id-Anggota komisi VII DPR RI Rusda Mahmud, baru-baru ini mengisi agenda reses masa sidang 1 2019-2020 dengan melaksanakan kunjungan kerja ke berbagai wilayah di Sultra. Salah satu persoalan yang menjadi isu hangat yang diserap dari kunker kali ini adalah aspirasi yang disampaikan oleh masyakat Sultra terkait berbagai persoalan tambang, lingkungan, hingga distribusi BBM dan tabung gas.

“Salah satu aduan yang paling banyak kami terima itu datang dari sejumlah anggota dari asosiasi perusahaan maritim,  terkait distribusi BBM kepada nelayan dan masyarakat setempat yang tidak tepat sasaran. Setelah kami mengunjungi PT Pertamina Kendari, persoalan ini akan kami bahas di dewan, terkait regulasi yang tepat untuk mencegah pelanggaran ke depannya,” kata Rusda Mahmud, dalam agenda diskusi bersama awak media, di Kendari, Jumat (11/1/2020).

Mantan Bupati Kolaka Utara ini juga menegaskan, bahwa sesuai dengan fungsi dan kewenangannya sebagai legislator yang membidangi persoalan energi, riset teknologi, dan lingkungan hidup, secara berkesinambungan berdasarkan data akurat, akan membawa masukan-masukan dari publik tak terkecuali dari informasi yang disampaikan awak media, terkait persoalan yang terjadi di Sultra, untuk dievaluasi saat pertemuan komisi VII DPR RI.

“Kita tidak bisa berandai-andai membawa aspirasi masyarakat. Karena  kami pastikan saat ini adalah aduan yang jelas berdasarkan data real di lapangan, baik dari masyarakat, awak media tentang persoalan yang terjadi tak hanya seputar distribusi BBM saja, tapi meyangkut persoalan lainnya yang menjadi wewenang dan fungsi Komisi VII DPR RI,” urainya.

Lebih jauh ia kembali menjelaskan bahwa untuk memaksimalkan fungsi legislatif sebagai perumus kebijakan ataupun undang-undang, maka legislator DPR RI, terutama komisi VII, dalam hal ini harus membuat langkah-langkah strategis demi membawa aspirasi dari konsituennya atau masyarakat itu sendiri.

Dicontohkannya, eksploitasi tambang yang berimbas pada kerusakan lingkungan tak serta merta diberikan sanksi begitu saja, ada pertanggungjawaban secara moral dan politis yang menjadi catatan untuk menyusun regulasi yang solutif dan berkeadilan sosial. Selain itu, aspirasi yang diserap dari peserta reses itu sendiri pada akhirnya bertujuan untuk masa depan masyarakat di dapil masing-masing, sehingga dibutuhkan langkah solutif bersama mitra komisi yakni pihak ESDM, dan mitra komisi VII lainnya, untuk merumuskan kebijakan yang lahir dari data real atapun fakta yang terjadi di lapangan.

Adapun sejumlah solusi yang dirumuskan dari reses kali ini yakni terkait usulan konversi BBM ke LPG bagi kapal nelayan, memaksimalkan kemitraan dengan pihak ESDM untuk menindaklanjuti aduan terkait eksploitasi tambang ilegal di Sultra, menindaklanjuti laporan terkait persoalan distribusi BBM dan LPG,  sosialisasi pemanfaatan teknologi hidroponik untuk tanaman yang sehat bebas pestisida, dan aspirasi terkait lainnya.

“Semua aspirasi kita serap. Namun untuk merumuskan kebijakan terkait persoalan yang ada di dalam konsituen, kita lagi-lagi tidak boleh berandai-andai, harus ada data yang real, untik ditindaklanjuti dalam rapat dewan nanti” tegas politisi partai Demokrat ini.

“