Kendari, infosultra.id – Keputusan pemerintah untuk menghapus / mencoret proyek pembangunan bendungan Pelosika yang terletak di Desa Asinua Jaya, Kecamatan Asinua, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) dirasakan telah memupuskan harapan masyarakat untuk meningkatkan produksi pertanian.
Hal tersebut diungkapkan oleh Anggota Komisi V (Lima) DPR RI daerah pemilihan Sultra, Ridwan Bae, ia mengaku kaget atas informasi tersebut, bahwa pemerintah mencoret proyek pembangunan bendungan Pelosika, padahal proyek tersebut sudah masuk dalam perencanaan nasional tahun anggaran 2018-2019.
” Saya sangat kaget akan info ini. Soalnya proyek bendungan ini sangat didambakan masyarakat Sultra. Bahkan bila pembangunan ini direalisasikan akan meningkatkan produksi pertanian rakyat Sultra, ” ujar Ridwan Bae, Rabu, (18/4/18).
Alasan Kementerian Pekerjan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencoret proyek strategi nasional tersebut, karena hingga saat ini belum ada investor yang tertarik berinvestasi dalam proyek tersebut.
Ridwan mempersoalkan hal ini, sebab komisinya di DPR RI membidangi pembangunan infrastruktur, termasuk pembangunan bendungan Pelosika yang tidak jadi dibangun pemerintah. Untuk itu, melalui surat yang akan ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo, ia berharap agar Presiden meninjau kembali kebijakan penghapusan proyek tersebut.
“Saya berharap presiden meninjau kembali kebijakan itu, karena sangat merugikan masyarakat Sultra. Saya akan bersurat kepada presiden untuk meminta agar pembangunan bendungan tersebut dilanjutkan pelaksanaannya, ” jelas Ridwan.
Berdasarkan data Kementerian PUPR, bendungan Pesolika memiliki kapasitas sebesar 822.26 meter kubik. Bendungan ini diharapkan dapat mengairi lahan seluas 16.000 hektar, dapat mengurangi debit banjir sebesar 10,359 meter kubik per detik. Kemudian bendungan ini mampu menyediakan pasokan air baku sebesar 0,20 meter per detik dan menghasilkan listrik sebesar 10,00 MW.
Total investasi pembangunan bendungan Pesolika Rp 1,660 Triliun, penanggungjawab proyek Kementerian PUPR, rencana mulai kontruksi 2018, rencana mulai operasi 2019. Namun baru tahap konstruksi, sudah tidak dilanjutkan pemerintah.
Sumber : https://radarsultra.co.id
Discussion about this post