Kendari, Infosultra.id–Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo, menegaskan solusi terhadap 3 aspirasi yang disuarakan oleh pengurus Persatuan Hotel dan Restoren Indonesia (PHRI), dalam agenda penutupan Rapat Kerja Nasional (rakernas) PHRI, Kamis (14/2/2019). Jawaban Jokowi meliputi penetapan tarif tiket penerbangan yang relatif mahal dengan pemberlakuan bagasi berbayar, larangan rapat di hotel bagi pengelola APBN dan APBD yang berimbas pada Lesunya bisnis pariwisata khususnya kunjungan wisnus (wisatawan nusantara) dan bisnis oleh-oleh di Indonesia.
“Mulai besok saya perintahkan menteri terkait untuk mencabut aturan yang melarang rapat di Hotel “ jelas Hugua, mengutip penegasan Jokowi.
Presiden, menurut Hugua, juga menegaskan akan segera mengintervensi perusahaan penerbangan melalui kementerian terkait, untuk menurunkan tarif penerbangan.
“Presiden RI mengancam akan memasukan kompetitor penerbangan yang lebih murah dan menghilangkan monopoli Pertamina jika harga aftur yang memicu harga tiket tinggi masih belum kompetktif,” ungkap ketua PHRI Sultra ini.
Penegasan Presiden tersebut, rupanya bukan sekedar “gertak sambel”. Sebab diketahui, terhitung hari ini, 14 Pebruari 2019, tarif penerbangan salah satu maskapai penerbangan, yakni Garuda Indonesia beserta anak perusahaanya, menurun hingga 20%. Penurunan tarif maskapai ini dipastikan akan diikuti oleh maskapai penerbangan lainnya.
“Presiden RI juga yakin bahwa jika harga tiket terjangkau, maka bisnis pariwisata dan bisnis oleh oleh kembali menggeliat seperti semula,” tuturnya.
Rakernas PHRI sendiri, dihadiri oleh seluruh jajaran pengurus PHRI se-nusantara. Ketua PHRI Sultra, Ir. Hugua, dalam Rakernas itu, juga didampingi Sekretaris PHRI pusat, Eko Dwi Sasono, dan salah satu unsur ketua PHRI, Sri Resqina R Laidy.
Sementara, Menteri Pariwisata Arif Yahya dan Menteri Bapennas Bambang Projonegoro, bertindak sebagai keynote speaker (pembicara utama) dalam rakernas itu.
Ir. Hugua, selaku ketua PHRI Sultra, diketahui merupakan salah satu figur yang getol menyuarakan aspirasi tersebut, sebab menurutnya, segala bentuk kebijakan yang berefek pada kepentingan masyarakat luas, harus benar-benar disuarakan kepada pemegang kekuasaan tertinggi Negara ini.
“Rakernas PHRI ini penting untuk diselenggarakan. Selain untuk membahas program kerja 2019, juga untuk menyampaikan berbagai kepentingan anggota PHRI dan masyarakat luas,” jelasnya.
Penulis: Yaya
Editor: ERNILAM
Discussion about this post