Kendari, Infosultra.id–Penyelenggara Musyawarah Provinsi (Musprov) ke-7 Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Sultra, diminta menggugurkan Lamandi sebagai salah satu kandidat ketua umum. Permintaan itu diungkapkan oleh juru bicara Anton Timbang, Sapril Munandar, di Kendari, Selasa (05/01/2021).
“Kami meminta kepada Steriing Comite untuk menggugurkan pencalonan dari La Mandi,” ungkap Sapril Munandar.
Permintaan itu, menurut Sapril, dilatarbelakangi adanya indikasi pelanggaran dalam tahapan pendaftaran, dimana aturan yang ditetapkan oleh panitia Musprov menyebutkan salah satu prasyarat pendaftaran caketum adalah menyerahkan biaya administrasi sebesar Rp.500 juta sebagai sumbangan untuk suksesi Musprov Kadin Sultra ke-7.
“Sementara La Mandi belum memenuhi semua persyaratan itu, dia belum menyerahkan biaya administrasi tapi sudah ditetapkan lolos verifikasi oleh panitia. Menurut kami ini pelanggaran, makanya kami meminta kepada Steriing Comite untuk menggugurkan pencalonan dari La Mandi,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia juga mengimbau agad panitia Musprov tidak bermain-main dengan aturan, karena menurut dia, dalam aturan yang dikeluarkan oleh panitia menyebutkan penyerahan berkas pencalonan dilakukan selambat-lambatnya tujuh hari sebelum penyelenggaraan Musprov.
“Kalau mengacu dari aturan itu, berarti semua persyaratan itu harus sudah disetorkan dan dilengkapi tanggal empat karena penyelenggaraan Musprov dilaksanakan ditanggal 11, namun yang dilakukan panitia tidak sesuai dengan aturan main, semua persyaratan belum dilengkapi oleh La Mandi tapi sudah ditetapkan lolos,” katanya
Menurut Sapril, panitia berdalih meloloskan La Mandi, karena dia masih diberikan kesempatan untuk melengkapi semua persyaratan yang sudah ditetapkan panitia.
“Jika panitia memberikan tambahan waktu kepada La Mandi, berarti tambahan waktu itu hanya berlaku sampai jam 12 malam ditanggal empat, jika sudah melewati itu berarti secara otomatis harusnya langsung digugurkan, karena biaya pendaftaran adalah satu kesatuan yang utuh dengan syarat-syarat lainnya seperti dukungan ALB, dukungan Kadin Kab/Kota, dan lain-lain. Nah sekarang sudah tanggal 5, tapi La Mandi belum juga menyerahkan biaya administrasi, aturannya kan satu minggu sebelum penyelenggaraan Musprov,” katanya.
“Panitia Musprov dalam hal ini SC, harus mengugurkan La Mandi, atau sekarang kurangnya berkonsultasi dengan Kadin Pusat,” pungkasnya.
Hingga berita ini dipublikasikan, awak media diketahui masih mencoba mengonfirmasi ke pihak terkait.
Diketahui, Kadi Sultra menjadwalkan pelaksanaa Musyawarah Provinsi (Musprov) ke-7 pada tanggal 11 hingga13 Januari 2021. Musprov kali ini dirangkaikan dengan pemilihan ketua Kadin Sultra periode 2021-2026. Sedikitnya ada 64 suara yang bakal diperebutkan oleh para kandidat nanti.
Penulis: Lala
Discussion about this post