Kendari, Infosultra.id-Meski tidak lagi menjabat sebagai Bupati Wakatobi, Hugua, selaku Ketua Asosiasi Pemda 6 Negara Maritim dunia, hingga kini tetap memperjuangkan kemajuan pariwisata di tanah kelahirannya, Wakatobi, yang kini berada di bawah kepemimpinan Arhawi.
Salah satu upaya yang dilakukannya yakni memperjuangkan penerbitan Keputusan presiden (Kepres) terkait status wilayah Kabupaten Wakatobi, sebagai Badan Otorita Pariwisata (BOP).
Hugua, saat ditemui di Waroeng X-Bro, Semin (17/12/2018), mengaku telah bertemu dan berdiskusi dengan Deputi Seskab Bidang Kemaritiman, terkait draft Kepres BOP Wakatobi, yang telah berada di meja Deputi kurang lebih tiga bulan lamanya.
“Jika Kepres BOP ini dapat dikeluarkan di akhir tahun 2018 ini, maka akan menjadi kado bagi Pemkab dan masyarakat, di momentum Hari Ulang Tahun (HUT) Wakatobi,” ujar Ketua PHRI Sultra ini.
Caleg DPR RI Dapil Sultra ini, juga telah membahas hal itu bersama Seskab, Pramono Anung, agar draft Kepres itu segera ditindaklanjuti, sehingga dapat ditandatangani Presiden Joko Widodo sebelum tahun 2018 berakhir.
Hugua kembali menegaskan, bahwa dirinya tidak akan pernah berhenti memperjuangkan BOP tersebut. Sebab Menurutnya, program kepariwisataan itu merupakan sebuah perjuangan panjang yang dilaluinya, sehingga pemerintah pusat memberikan kepercayaan kepada wilayah yang terkenal dengan sebutan “surga bawah laut” itu.
Karena itu, ketua CTI/M-LGN ini berharap agar masyarakat menunjukkann kebanggan dengan memaksimalkan BOP ini.
“Karena program ini menyangkut masa depan Wakatobi,” ujarnya.
Menilik dari sisi keunggulannya, Wakatobi, lanjut Hugua, memiliki sejuta potensi lintas sektor, termasuk sub sektor pariwisata. Namun, Hugua juga tidak menampik bahwa daerah lain juga memiliki beragam potensi destinasi pariwisata yang tidak kalah unggul.
“BOP Wakatobi ini merupakan magnet, yang mendatangkaan titik pariwisata dan menyebar ke seluruh penjuru Sultra,” jelasnya.
Dikatakannya, kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada Wakatobi sebagai daerah BOP, merupakan bukti dari keseriusan Pemda dan masyarakat dalam memperjuangkan lingkungan dan pariwisata.
“Jika Kepres ini dapat segera diterbitkan Pak Presiden, maka akan ada sekitar Rp20,5 triliun investment yang akan masuk dalam pembangunan Wakatobi dan sekitarnya. Jadi, BOP ini berpusat di Wakatobi, namun tetap berzonasi di seluruh wilayah di Sultra,” tutur mantan Bupati Wakatobi dua periode ini.
Discussion about this post