Ketua dan Anggota KPU Sultra di Laporkan Atas Dugaan Pelanggaran Kode Etik

Wakatobi-Tertuang dalam form IV-P/L-DKPP tanda terima pengaduan dan/atau laporan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan umum (Pemilu) nomor 198/I-P/L-DKPP/2018. Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Jumat (27/7/2018).

Bertindak sebagai kuasa hukum Rusda Mahmud dan Sjafei Kahar (RM-SK), Andri Darmawan melaporkan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu.

Sebagaimana terlampir pada berkas pengaduan yang disampaikan sebanyak satu rangkap dan satu keping CD berisi foto perbandingan berita acara palsu dan asli.

Andri mengatakan, perbuatan yang dilakukan oleh teradu adalah tetap menerima penyetoran Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) pasangan calon Gubemur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018

“Nomor urut 1 Ali Mazi dan Lukman Abunawas (AMAN) pada tanggal 24 Juni 2018, pukul 19.38 WITA, padahal telah melawati batas waktu yang ditentukan oleh PKPU No 5 tahun 2017 tentang dana kampanye Pemilihan Gubernur (Pilgub) dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2018 (PKPU 5 tahun 2017) yaitu tanggal 24 Juni 2018 pukul 18.00 WITA,”katanya.

Kata Andri, teradu tidak memberikan sanksi pembatalan calon kepada pasangan Calon (Paslon) AMAN padahal terlambat menyerahkan LPPDK sebagaimana jelas diatur dalam pasal 54 PKPU No 5 tahun 2017.

“Teradu tidak mengumumkan berita acara penerimaan LPPDK karena ingin menyembunyikan kebenaran tentang
keterlambatan penyerahan LPPDK paslon AMAN. Dan Teradu merubah Berita Acara Penerimaan LPPDK yang Asli atau yang benar untuk menunjukan seolah-olah bahwa Pasangan AMAN tidak terlambat menyerahkan LPPDK,”terangnya.

Andri bilang, pasal yang dilanggar dalam peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang kode etik dan pedoman prilaku penyelenggara pemilu.

“Tindakan KPU Sultra melanggar pasal 9 huruf a, pasal 10 huruf a pasal 11 huruf c pasal 15 huruf c, Peraturan DKPP nomor 2 tahun 2017, tentang kode etik dan pedoman perilaku penyenggara pemilu. Perarturan DKPP nomor 2 tahun 2017 tentang kode etik dan pedoman perilaku penyenggara pemilu. Intinya KPU tidak melaksanakan prinsip jujur, prinsip adil, prinsip berkepastian hukum dan prinsip profesional,”jelasnya.

Reporter : Nova Ely Surya