Kendari, Infosultra.id-Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sultra, terus berupaya menjalin sinergitas antarlembaga penegak hukum. Upaya sinergitas itu diwujudkan dalam koordinasi dan konsultasi Dilkumjakpol (Pengadilan, Kemenkumham, Kejaksaan, dan Polisi).
Pengadilan, Kejaksaan, Kepolisian, BNNP , dan Kemenkumham sendiri merupakan pihak-pihak yang terlibat dalam rapat koordinasi (rakor) yang diselenggarakan di Kendari, 31 Juli lalu itu.
“Hukum ditempatkan sebagai instrumen yang paling dihormati dan dijunjung tinggi, karena itu hukum dijadikan sebagai pedoman dalam setiap gerak dan tindakan. Kemajuan suatu negara ditentukan oleh penegakan hukumnya,” kata Sofyan saat ditemui beberapa waktu lalu.
Demi menyatukan semua unsur lembaga penegak hukum yang ada, Sofyan berharap agar implementasi penegak hukum tidak lagi bersifat parsial dan ego sektoral.
“Jadi rakor Dilkumjakpol ini dilakukan untuk menyamakan persepsi, pemahaman dan menginventarisasi masalah dari masing- masing instansi yang sering dijumpai dalam penegakan hukum khususnya yang terjadi di sultra. Kemudian, dibahas dan disepakati solusi atau pemecahan maslahanya, sehingga pelaksanaan hukum dapat dilakukan secara terpadu,” pungkasnya.
Laporan: Cilong
Discussion about this post