Kendari, Infosultra.id–Hugua menekankan pentingnya sinergisitas antara Kementerian dalam negeri (Kemendagri) dan pemerintah. Penegasan itu disampaikan Hugua saat memaparkan materi di sela-sela Focus Group Discusion perumusan isu-isu strategis dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi, di Jakarta (22/10/2019).
“Kemendagri sebaiknya membuat regulasi yang mengatur hubungan antara pemerintah pusat, provinsi dan Kabupaten/Kota untuk lebih bisa berkolaborasi dan saling mengisi sehingga tidak ada lagi mis-koordinasi atau mis-persepsi antar pemerintah pusat dan daerah,” kata Hugua.
Kemendagri, menurut Hugua, juga harus mengevaluasi kebijakan-kebijakan yg tumpang tindih di level pemerintah provinsi dan daerah.
Mantan bupati wakatobi dua periode ini juga diminta memaparkan pengalamannya saat memimpin Wakatobi, berikut kiat mengawal pengelolaan sumberdaya yang berimbas pada ketahanan ekonomi masyarakat setempat.
Anggota DPR RI ini mengatakan, selama memimpin Wakatobi, orientasi kebijakannya diarahkan pada pemberdayaan masyarakat, pelestarian sumber daya alam dan pengembangan potensi daerah.
“Dalam memimpin daerah, seorang bupati harus bisa memetakan potensi daerah dan sumber daya manusia, jgn sampai salah dalam mengambil keputusan yg merugikan daerah nya sendiri karena tdk bisa memetakan potensi kawasannya,” ujar pendiri LSM Sintesa ini.
Wakatobi dibawah kepemimpinan Hugua selama dua periode, diketahui banyak mengukir prestasi. Selama menjabat, Hugua berhasil mempromosikan Wakatobi hingga menjadi cagar biosfer dunia, dan terpilih dalm nominasi top 10 destinasi pariwisata di Indonesia.
Hugua lagi-lagi kembali menekankan kepada Kemendagri kabinet Indonesia Maju, bahwa core kopetensi mendagri adalah mendorong terciptanya UU, PP, Permen atau aturan-aturan yang mengikat para Gubernur/Bupati Walikota , camat, kades yang sinergi dan menyatu dalam pelaksanaan pembangunan secara efektif dan efisien.
“Sinergis dimaksud tidak hanya pada sesama pejabat dalam satu provinsi, tapi juga antar provinsi dan kawasan. Itu saja sdh luar biasa, tentu tugas tugas lainya juga tak kalah penting,” ujarnya.
Untuk diketahui, FGD perumusan isu strategis ketahanan ekonomi Indonesia kali ini melibatkan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, dihadiri lintas kementerian dan lembaga terkait serta pengamat dan akademisi.
Tujuan diselenggarakannya FGD itu adalah untuk menyerap isu-isu strategis yg muncul baik di kalangan pemerintah pusat, Pemprov juga Pemda Kabupaten/Kota, akademisi dan juga masyarakat umum. hasil dari kegiatan tersebut akan menjadi acuan bagi kementerian dalam negeri untuk membuat kebijakan di periode yg akan datang.
Hugua selaku Anggota DPR RI periode 2019-2024, menjadi pembicara dalam kegiatan yang melibatkan direktur kementerian dalam negeri dan juga perwakilan Lemhanas itu.
Penulis: Ernilam
Discussion about this post