GMPK Tuntut Bupati Wakatobi Supaya Memeriksa Anaknya Soal Pertanggung Jawaban Hibah

INFOSULTRA.ID, WAKATOBI – Gerakan Masyarakat Pemikir Kiri (GMPK), kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara (Sultra) kembali melakukan aksi demonstrasi
di depan kantor Bupati Wakatobi, menuntut pertanggung jawaban dana Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI). Senin,(11/3/2019).

Aksi itu dilakukan lagi, guna mendesak Bupati Wakatobi, Arhawi, untuk melakukan pemeriksaan terhadap anaknya sendiri dalam hal ini Achmad Aksar terkait dugaan penyalahgunaan anggaran KNPI tahun 2018 sebesar 500 juta yang tidak jelas laporan pertanggung jawabannya.

Emen Lahuda dalam orasinya meminta agar Bupati Wakatobi, Arhawi lekas memeriksa La Aksar sesuai ketentuan UU yang berlaku karena Achad Aksar diduga telah memakai anggaran Rp 500 juta tanpa pertanggung jawaban yang jelas dalam menggunakan anggaran tersebut.

“Saya hanya meminta agar bapak Bupati memeriksa anaknya sesuai dengan ketentuan UU. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa anggaran Rp 500 juta itu telah di makan oleh Achmad Aksar. Kenapa saya katakan seperti itu karena tidak ada pertanggung jawaban yang jelas,”ungkapnya.

Sementara itu, Salah seorang pengurus KNPI yang masuk dalam KNPI kepengurusan Achmad Aksar, Alwi membeberkan dalam orasinya jika sebelumnya dalam rapat kerja kepengurusan KNPI versi Aksar pernah dijanjikan setiap Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) baik itu dilingkup mahasiswa maupun pemuda akan di berikan anggaran sebanyak Rp 25 juta untuk kegiatan kepemudaan.

“Dalam perjalanannya anggaran yang telah di janjikan tersebut tidak pernah terealisasi karena sudah digelapkan. Jadi Kami meminta Bupati Wakatobi agar jangan melindungi anaknya. Bila anak bapak melanggar UU, proses itu anaknya bapak sesuai ketentuan yang berlaku,”tegasnya.

Sebagai informasi, dalam aksi tersebut, GMPK Wakatobi tidak ingin bertemu dengan siapapun selain dengan Bupati Wakatobi. Namun sayang, Bupati Wakatobi yang ingin mereka sedang tidak berada ditempat. Kemudian saat wartawan media ini mencoba melakukan upaya klarifikasi soal tuntutan pengunjuk rasa, kontak yang bersangkutan tidak aktif dan tidak ditanggapi.

Penulis : SR