• Sitemap
  • Tentang Kami
  • Karir
  • Tim Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • Kebijakan Privasi
  • Disclaimer
Info sultra .ID
  • sultraku
  • daerah
  • politik
  • info terkini
  • kriminal
  • tokoh
  • wisatapedia
  • wakatobi
  • pendidikan
  • hotel & resto
No Result
View All Result
  • sultraku
  • daerah
  • politik
  • info terkini
  • kriminal
  • tokoh
  • wisatapedia
  • wakatobi
  • pendidikan
  • hotel & resto
No Result
View All Result
Info sultra .ID
No Result
View All Result
Home info terkini

FMPD Sebut Pemprov Sultra Diskriminatif Soal Alokasi APBD Muna

lala by lala
12 Juli 2019
in info terkini, sultraku
0
Massa Aksi Forum Masyarakat dan pemerintahan Desa (FMPD) Kabupaten Muna.Foto:Istimewa.

Massa Aksi Forum Masyarakat dan pemerintahan Desa (FMPD) Kabupaten Muna.Foto:Istimewa.

infosultra

 

Kendari, Infosultra.id-Pemerintah Provinsi  (Pemprov) Sultra dinilai cenderung diskriminatif  dalam pengalokasian Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk  Pemerintah Kabupaten Muna. Bila dibandingkan dengan pemerintah kabupaten lain di Sultra, Kabupaten Muna seolah di”anaktiri”kan sepanjang 15 tahun perjalanan pemerintahannya.

Polemik tersebut kemudian disuarakan oleh massa aksi yang tergabung dalam Forum Masyarakat dan Pemerintahan Desa (FMPD) Kabupaten Muna. Mereka menggelar aksi demonstrasi di gedung DPRD Provinsi Sultra, Jumat (12/7/2019).

Dalam pernyataan sikapnya,FPMD meminta gubernur Sultra untuk segera mengaspal ruas jalan provinsi dari Kota Raha sampai Lakapera. Jalan dengan status provinsi ini menghubungkan Raha, Ibukota Kabupaten Muna dengan Kabupaten Buton Tengah (Buteng) untuk tahun anggaran 2019.

Pengunjuk rasa juga meminta kepada DPRD Provinsi Sultra untuk menambakan anggaran perbaikan ruas jalan Provinsi Sultra di wilayah Kabupaten Muna pada APBD Perubahan tahun 2019 yang saat ini dalam tahap persiapan pembahasan.

“Kami meminta kepada seluruh anggota DPRD Provinsi Sultra untuk bersungguh-sungguh memperjuangkan penganggaran pengaspalan ruas jalan provinsi di Kabupaten Muna, “ ujar coordinator aksi, La Aca.

Sementara itu, Sekretaris FMPD, Jamaluddin, mengatakan, bahwa ruas jalan Provinsi yang berada di Muna harus segera mendapatkan perhatian serius dari Pemerintah Provinsi Sultra. Sebab menurutnya,  jalan tersebut merupakan jalan utama yang juga menghubungkan Kabupaten Muna Barat, Kabupaten Buteng, Kabupaten Buton, Kota Bau-bau dan Kabupaten Buton Utara.

Jamaluddin mengungkapkan, Pemerintah Provinsi Sultra mengalokasikan dana APBD 2019 Rp 7 Milyar. Namun setelah dianalisia, anggaran tersebut tidak mencukupi untuk mengaspal seluruh jalan provinsi yang ada di Muna.

“Kami minta melalui DPRD Sultra, agar dalam pembahasan APBD Perubahan ditambah anggarannya sampai Rp 20 Milyar. Supaya jalan yang menghubungkan kabupaten lain dapat dilalui dengan baik dan nyaman,” jelasnya.

Hal senada dikatakan oleh ketua FPMD Muna, Hayani Imbu. Menurutnya Kabupaten Muna adalah bagian dari wilayah Provinsi Sultra, sehingga sangat layak diperhatikan seperti kabupaten dan kota lainnya.

“Jangan ada diskriminasi ,pembangunan harus berasas berkeadilan, menjadi dasar dan cita-cita kita dalam mensejahterakan masyarakat secara total, tanpa ada ruang perbedaan dengan daerah lain,” tegas Hayani.

Hayani mencontohkan, Pemerintah Provinsi Sultra mengalokasikan dana APBD untuk proyek jalan menuju obyek wisata Pantai Toronipa, Kabupaten Konawe. Kabarnya anggarannya mencapai puluhan miliar, sementara bila dibandingkan dengan Kabupaten Muna,  kalkulasi anggarannya justru jauh lebih kecil.

 

“Jika informasi ini benar, sungguh tidak adil. Kabupaten Muna sebagai daerah penghubung dengan  kabupaten lain, tapi jalannya tidak mendukung. Sementara jalan ke Pantai Toronipa hanya beberapa kilometer saja dan tidak menghubungan dengan kabupaten lain, justru Pemerintah Provinsi Sultra mengalokasikan dana APBD yang sangat besar. Ya rasa-rasanya tidak adil,” tutup Hayani Imbu.

Meski telah menyuarakan aspirasinya, tuntutan massa aksi yang terdiri dari perwakilan 124 perangkat pemerintahan  desa di Kabupaten Muna ini,tak juga disahuti oleh unsur pimpinan dewan. Salah satu staf di lembaga penyalur aspirasi rakyat itu berdalih, baik anggota maupun unsure pimpinan dewan, tengah bertugas di luar daerah. Massa terpaksa menarik diri dari lokasi demonstrasi tanpa jawaban dan penyelesaian apapun dari mereka yang disebut-sebut sebagai wakil rakyat dan abdi masyarakat itu.

 

Penulis: Opa

Editor: Alifiandra

Bagikan ini:

  • Klik untuk berbagi pada Twitter(Membuka di jendela yang baru)
  • Klik untuk membagikan di Facebook(Membuka di jendela yang baru)
Tags: alokasiapbddiskriminatifdprd provinsi sultraFMPD Munakendaripemprov sultrasultraSultraku
Previous Post

Perempuan Sultra Deklarasi Tolak Hoax, Terorisme dan Radikalisme

Next Post

Abu Hasan:  Hugua Layak Kembali Nakhodai PDI P Sultra

Next Post
Ketua DPD PDI P Sultra Periode 2019-2024, Abu Hasan.

Abu Hasan:  Hugua Layak Kembali Nakhodai PDI P Sultra

Discussion about this post

POPULAR NEWS

Mahasiswa Farmasi UHO Kembangkan Skincare Antioksidan Dari Daun Kecombrang

29 Juni 2019
Dua Warga wakatobi yang ODP negatif covid-19

Dua Warga wakatobi yang ODP negatif covid-19

23 Maret 2020
Muliadin selaku jubir satgas covid-19 kabupaten Wakatobi

Reaktif Rapid test, 13 warga Wakatobi di isolasi

3 Mei 2020

Profile sulkarnain kadir

31 Maret 2018

Kasus yang Menyeret Nama Bank Panin Kendari Bergulir, Nasabah Ajukan PK ke MA

30 September 2018

EDITOR'S PICK

Kunjungi Kawasan Mangga Dua, Yudianto Mahardika Komitmen Benahi Sejumlah Fasilitas Warga

31 Maret 2019

Wujud Peduli Pendidikan, PT PPT Jadi Fasilitator Praktik Lapangan Sejumlah Mahasiswa FITK UHO

10 Juli 2019

Dukungan Dari Matara Mengalir Ke Paslon Rusda-Sjafei

21 Juni 2018

H-1 Masa Tenang Pemilu, Yudhianto Mahardika Kian Optimis Rebut Kursi DPRD Sultra

13 April 2019
Facebook Twitter

Tentang Infosultra

We bring you the best Premium WordPress Themes that perfect for news, magazine, personal blog, etc. Check our landing page for details.

Kategori

  • daerah
  • hotel & resto
  • info terkini
  • kesehatan
  • kriminal
  • opini
  • parlementaria
  • pendidikan
  • politik
  • sultraku
  • Tech
  • tokoh
  • Travel
  • wakatobi
  • wisatapedia
  • World

Recent Posts

  • Majelis Hakim PN Kendari Dilaporkan ke MA Oleh PT Adhi Kartiko Mandiri
  • Ana Wonua Group Libatkan Mahasiswa FISIP UHO Ikuti Pelatihan Wirausaha Muda
  • Imbauan Resmi OJK Pasca Merebaknya Kasus Duit Dimakan Rayap di Kolaka
  • Tumbangkan Petahana, Anton Timbang Berhasil Rebut Kursi Ketua Kadin Sultra

© 2019 Info Sultra.ID - PT. Info Media Siber | Develop by Green Tech Stduio.

No Result
View All Result
  • Sitemap
  • Tentang Kami
  • Karir
  • Tim Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • Kebijakan Privasi
  • Disclaimer

© 2019 Info Sultra.ID - PT. Info Media Siber | Develop by Green Tech Stduio.