Kendari, Infosultra.id–Pengamat hukum tata negara Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), La Ode Bariun, menilai Partai Keadilan Sejahtera (PKS) serakah dan terkesan memaksakan diri dengan membuka penjaringan internal Wakil Wali (Wawali) Kota Kendari masa bahkti 2017-2022.
Menurutnya, langkah yang ditempuh partai berlambang bulan sabit kembar ini, sudah melewati jalur etika politik. Ketimbang membuka penjaringan, dirinya menilai bahwa idealnya, berdasarkan undang-undang, jika wali kota maupun wakilnya berhalangan, maka partai pengusung, memiliki kewajiban dan peran untuk mengusulkan dan menyerahkan nama kandidat ke wali kota, untuk selanjutnya diserahkan ke DPRD setempat.
Secara prosedural, menurutnya partai pengusung yang memiliki hak mengajukan kandidat Wawalinya yakni PAN dan PKB.
“Itu aturan mainnya, tetapi jika PKS membuka penjaringan sendiri maka itu serakah namanya,” ujar Bariun saat ditemui dikediamannya, Kamis (16/5/2019).
Bariun kemudian menegaskan, PKS seharusnya memahami bahwa jabatan walikota dan wakil walikota Kendari itu lahir dari rahim partai politik yang diusung tiga partai, PAN, PKB, dan PKS sendiri.
“Memang ditengah perjalanan ada masalah sehingga jabatan wali kota di duduki oleh PKS dari tangan PAN. Namun jika sudah seperti ini maka partai pengusung memiliki kewajiban untuk mengusulkan. Tapi yang dilakukan PKS ini tidak boleh dengan menjaring tanpa ada komunikasi dengan partai koalisi,” terangnya.
Lanjut Bariun, melihat kondisi saat ini, dimana posisi wali kota Kendari telah diduduki oleh Sulkarnain (PKS), menggantikan Adriatma Dwi Putra (ADP) yang tercatat sebagai kader PAN, maka idealnya, kata dia, PKS harus berjiwa besar untuk menyerahkan posisi jabatan wawali Kendari di dua partai lainnya, yakni PAN atau PKB.
“Awalnya PAN walikota, wakilnya PKS sementara PKB tidak dapat karena minoritas. Nah sekarang PKS jadi wali kota. Harusnya dia berjiwa besar menyerahkan ke PKB dan PAN. Itu baru namanya etika politik, kalian kompromi dan serahkan ke saya,” cetusnya.
Bariun menilai, arah politik PKS yang membuka penjaringan wawali Kendari tanpa ada kompromi kepada partai koalisi, menunjukkan sikap ingin memaksakan diri.
“Ini sudah mau walikota, juga wawali lagi, Ketua DPRD Kendari kedepan itu juga PKS. Nah bagaimana jika PKS semua apa jadinya, berarti wali kota ini membuat dinasti di kota. Jika itu yang dilakukan, berbahaya terus terang saja,” pungkasnya.
Penulis: Win
Editor: ERNILAM
Discussion about this post