Kendari, Infosultra.id–Lima lembaga di Sultra yang tergabung dalam Forum Konsolidasi Demokrasi Rakyat Sultra, dijadwalkan menyelenggarakan kegiatan dialog publik kepemiluan bertajuk “Memperkuat Akuntabilitas Kelembagaan Penyelenggaraan Pemilu dalam menghasilkan Pemilu 2019 berintegritas dan berkualitas”. Kegiatan yang dijadwalkan pada 26 Februari 2019 di d’blitz hotel ini, rencananya akan dbuka secara resmi oleh Kapolda Sultra, Brigjen Pol Iriyanto, S.I.K.
Kelima lembaga penyelenggara dialog publik itu yakni SultraDemo Pemantau, yang dipimpin oleh Arafat, Kongres Advokat Indonesia (KAI) Sultra dibawah pimpinan Andri Darmawan, KIPP Sultra, Muhammad Nasir, WALHI Sultra, Saharuddin, dan JARI Sultra, Muhammad Fajar Hasan.
Sekjen Sultrademo, Zainal Abidin, mengatakan, dialog publik kali ini akan dihadiri sekurang-kurangnya 100 peserta dari berbagai latar belakang profesi, mulai dari pemerintah, akademisi, penyelenggara pemilu, LSM/NGO, kelompok cipayung dan tokoh masyarakat.
“Insya Alllah akan dibuka langsung Kapolda Sultra, dan dihadiri peserta dari berbagai lintas profesi. Kegiatan ini berlangsung sehari dari pagi hingga selesai. ” kata Zainal, Sabtu (23/2/2019).
Sementara itu, Keynote speaker (pembicara utama) serta narasumber dialog publik kepemiluan ini akan dipandu oleh Ketua KPU Sultra, La Ode Abdul Nasir, Polda Sultra, Ketua Bawaslu Sultra, dan Pengamat Politik sekaligus dosen Ilmu Politik, Universitas Halu Oleo (UHO), Dr. Najib Husen.
Ketua KAI Sultra, Andri Darmawan,mengungkapkan, kegiatan dialog publik ini merupakan bentuk kepedulian lembaga di Sultra dalam mendukung terlaksananya Pemilu yang demokratis, jujur, adil dan terpercaya.
“Konsolidasi masyarakat sipil Sultra diperlukan dalam mendorong transparansi pelaksanaan Pemilu 2019 yang demokratis dan Penyelenggara KPU dan Bawaslu harus benar- benar berjalan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan sehingga trust atau kepercayaan yang diamanahkan kepada figur pemimpin kita meningkat,” urai Andre.
Forum Koonsolidasi Demokrasi Rakyat Sultra yang menyatukan lima lembaga ini, lanjut Andre diharapkan menginspirasi semua pihak dalam mewujudkan demokrasi yang bersih berdasarkan UU yang berlaku.
“Minimal, dialog publik ini, menjadi inspirasi bagi semua pihak, baik lembaga pemerintahan, non pemerintahan, OKP, NGO, dan seluruh masyarakat untuk mendukung, dan turut serta dalam membangun demokrasi yang bersih, jujur adil dan terpercaya. Kita semua memiliki tugas yang sama yakni memastikan demokrasi berjalan sesuai dengan UU,” pungkasnya.
Penulis: Ikram
Editor: Ernilam
Discussion about this post